MPR RI Sebut DIY Kredibel jadi Pelopor Kemandirian Fiskal.(dok, hms pemda DIY)
GoSumatera.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Fraksi Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Melchias Markus Mekeng, sepakat bahwa kemandirian fiskal daerah adalah solusi mutlak untuk mendanai pembangunan. Konsensus ini muncul di tengah realitas bahwa ruang fiskal daerah tertekan hebat akibat keterbatasan APBN dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sri Sultan menegaskan, ambisi pembangunan daerah, mulai dari peningkatan layanan publik hingga pembangunan infrastruktur strategis, kini terbentur kendala utama. Kebutuhan pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek vital gagal ditopang oleh sumber pendanaan konvensional seperti dikutip dari humas pemda DIY.
Untuk mengatasi hambatan ini, Sri Sultan menekankan bahwa landasan hukum penerbitan Obligasi Daerah telah matang. Landasan hukum tersebut mencakup UU No. 1/2022 tentang HKPD, PP No. 1/2024, dan khususnya Peraturan Menteri Keuangan No. 87 Tahun 2024 yang memberikan panduan teknis komprehensif.
“Dengan hadirnya payung hukum yang lengkap, pemerintah daerah kini memiliki peluang strategis, untuk memanfaatkan obligasi sebagai sumber pembiayaan yang kredibel, aman, dan produktif,” papar Sri Sultan pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, Senin (24/11/2025) di Sahid Raya, Sleman.
Selain menawarkan jangka waktu yang ideal untuk proyek infrastruktur layanan publik, Sri Sultan memaparkan bahwa obligasi dapat mendorong disiplin fiskal melalui keterlibatan auditor dan kewajiban keterbukaan informasi, sekaligus menjadi media partisipasi publik bagi masyarakat dan investor lokal.
Meskipun demikian, Sri Sultan mengakui tantangan yang harus dihadapi. Variasi kapasitas fiskal antar daerah, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kualitas perencanaan proyek menjadi faktor-faktor kritis. Contohnya, biaya material dan waktu yang dibutuhkan untuk melibatkan berbagai pihak terkait terkadang membuat daerah lebih memilih alternatif yang prosesnya cenderung lebih cepat, seperti Pinjaman Daerah atau KPBU.(**)
_____
#GubernurDIY
#SriSultanHBX
#PemdaDIY
#MPRRI
#JogjaIstimewa
#HumasJogja
Komentar0