TUCoGUAlTSz7GSroTUrlBSAlGA==

YLBHI Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kriminalisasi dan Pembungkaman Masyarakat Sipil

YLBHI Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kriminalisasi dan Pembungkaman Masyarakat Sipil.(dok, istimewa)

GoSumatera.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disalahgunakan menjadi instrumen baru bagi negara untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, mengkriminalisasi masyarakat sipil, hingga membungkam kelompok kritis.

YLBHI menegaskan, kewenangan aparat dalam melacak, memblokir, menyita, hingga merampas aset harus disertai pengawasan ketat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan RUU Perampasan Aset memang diperlukan untuk memberantas korupsi dan memulihkan aset hasil kejahatan. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap draf yang ada, masih ditemukan sejumlah persoalan serius, terutama menyangkut standar pembuktian, perlindungan HAM, dan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

"Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” ujar Isnur dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Peringatan tersebut disampaikan setelah YLBHI menelaah Draf Timus-Timsin RUU Perampasan Aset tertanggal 16 November 2026.

Berdasarkan pengalaman pendampingan bantuan hukum, YLBHI menilai kewenangan dalam RUU tersebut berpotensi bersinggungan dengan persoalan kriminalisasi terhadap aksi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan hidup, hingga pembelaan hak-hak masyarakat adat.

Bahkan, pemblokiran rekening dan penyitaan aset dikhawatirkan dapat menjadi bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan. Kondisi tersebut berpotensi melumpuhkan aktivitas organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, hingga organisasi lingkungan.

“RUU harus memuat perlindungan tegas agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan, kriminalisasi, atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil,” tegas Isnur.

Selain itu, YLBHI meminta agar Pasal 30 ayat (5) dihapus. Ketentuan tersebut melarang tersangka atau terdakwa berstatus daftar pencarian orang (DPO), terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, maupun advokatnya untuk mengajukan keberatan.

Menurut YLBHI, status DPO tidak boleh menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum maupun kesempatan menguji dasar hukum perampasan aset.

YLBHI juga menekankan pentingnya standar pembuktian awal yang jelas sebelum beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Negara harus terlebih dahulu menunjukkan adanya keterkaitan antara aset dan tindak pidana, sekaligus membuktikan bahwa tindakan pemblokiran maupun penyitaan memang diperlukan dan dilakukan secara proporsional.

“Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian,” jelas Isnur.
Pengawasan pengadilan juga dinilai perlu diperkuat. Pengadilan harus menguji keterkaitan aset dengan tindak pidana, proporsionalitas penyitaan, serta dampaknya terhadap pihak ketiga.

Tidak hanya itu, YLBHI meminta adanya jaminan kerahasiaan komunikasi antara advokat dan klien, perlindungan sumber jurnalistik, data korban dan saksi, serta dokumen yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Terkait pertanggungjawaban aparat, YLBHI menilai ketentuan sanksi dalam Pasal 52 belum cukup memberikan jaminan apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan rekening diblokir, aset disita secara tidak sah, atau organisasi masyarakat sipil mengalami kelumpuhan.

“Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat,” tegas Isnur.

Atas berbagai persoalan tersebut, YLBHI mendesak DPR dan pemerintah untuk membuka draf resmi serta proses pembahasan RUU Perampasan Aset kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting guna menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

Isnur menegaskan, keberhasilan undang-undang tersebut tidak boleh semata-mata diukur dari banyaknya aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Ukuran negara hukum adalah apakah negara mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan tanpa menciptakan kesewenang-wenangan baru. Perampasan aset harus menghentikan pelaku menikmati hasil kejahatan, bukan menjadi jalan baru untuk menghukum warga sebelum dasar perampasannya dinyatakan sah,” pungkasnya. (**)

Komentar0

Type above and press Enter to search.