TUCoGUAlTSz7GSroTUrlBSAlGA==

Tunggakan Retribusi Puluhan Juta, Pemko Bukittinggi Segel 13 Toko di Pasar Aur Kuning

Tunggakan Retribusi Puluhan Juta, Pemko Bukittinggi Segel 13 Toko di Pasar Aur Kuning.(dok, Roni Novendra)

GoSumatera.com – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi menyegel sebanyak 13 unit toko di Pusat Grosir Pasar Aur Kuning, Senin (16/11/2026). Penyegelan dilakukan karena para pedagang menunggak pembayaran retribusi dalam waktu cukup lama, dengan nilai tunggakan mencapai puluhan juta rupiah.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, Heriman, membenarkan pelaksanaan penertiban tersebut. Ia mengatakan, penyegelan dilakukan secara bertahap setelah melalui seluruh tahapan prosedur yang berlaku.

"Benar, hari ini dilakukan penyegelan karena retribusi para pedagang sudah lama tidak dibayarkan, bahkan nilainya mencapai puluhan juta. Sesuai aturan, tunggakan lebih dari tiga bulan sudah bisa dikenakan sanksi administratif," ujar Heriman saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (16/11/2026).

Heriman menjelaskan, toko-toko yang disegel sebelumnya telah menerima Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3. Namun, para pedagang tetap tidak mengindahkan kewajiban pembayaran retribusi tersebut.

Penertiban menyasar sejumlah toko di Blok A dan Blok B Pusat Grosir Pasar Aur Kuning. Operasi ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai Senin hingga Selasa (16–17/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut didampingi Bhabinkamtibmas serta Babinsa dari unsur TNI/Polri untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, T.M. Simarmata, mengungkapkan bahwa tindakan penyegelan tersebut mendapat respons dari sejumlah pedagang yang juga memiliki tunggakan retribusi.

Sejak Senin pagi, sejumlah pedagang mendatangi kantor dinas untuk melunasi kewajiban mereka sebelum petugas melakukan penyegelan.

"Dari sekian banyak yang menunggak, tadi pagi pembayaran meningkat drastis karena banyak pedagang yang langsung melunasi ke kantor. Baru saja ada tunggakan sebesar Rp26 juta yang langsung dibayarkan," kata Simarmata saat diwawancarai awak media di sela-sela kegiatan penertiban.

Ia merinci, hingga Senin siang, terdapat 13 unit toko yang berkas administrasi dan prosedur penertibannya telah lengkap sehingga langsung dilakukan penyegelan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 toko berada di Blok A, sedangkan dua toko lainnya berada di Blok B.

Menurut Simarmata, nilai tunggakan setiap toko bervariasi, mulai dari Rp12 juta, Rp22 juta, hingga lebih dari jumlah tersebut.
Langkah penertiban yang dilakukan Pemko Bukittinggi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dalam Pasal 25 poin (a) disebutkan bahwa setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar rakyat milik atau yang dikelola pemerintah daerah wajib membayar sewa toko, kios, los, pelataran, maupun retribusi pelayanan pasar tepat waktu.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksanaannya.

Merujuk Pasal 38 Perwako tersebut, pihak yang memanfaatkan fasilitas pasar rakyat tanpa hak sewa atau izin resmi dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang.

Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, penghentian kegiatan, denda administratif, pengosongan tempat usaha, hingga pembongkaran pelataran.

Pemko Bukittinggi berharap penertiban ini dapat meningkatkan kepatuhan pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan pasar daerah. (**)

Komentar0

Type above and press Enter to search.