TUCoGUAlTSz7GSroTUrlBSAlGA==

Perkuat Pengawasan MBG, Dua Mantan Pegawai KPK Kini Duduki Jabatan Direktur di BGN

Perkuat Pengawasan MBG, Dua Mantan Pegawai KPK Kini Duduki Jabatan Direktur di BGN.(dok, ilustrasi)

GoSumatera.com - Dua mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mungki Hadipratikno dan Haerudin, resmi mendapat penugasan di Badan Gizi Nasional (BGN) sejak pekan kedua November 2026. Keduanya dipercaya menduduki jabatan setingkat direktur untuk memperkuat pengawasan wilayah dan manajemen risiko pemenuhan gizi.

Penugasan kedua mantan pejabat lembaga antirasuah tersebut dilakukan melalui mekanisme penugasan lintas instansi. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan keterlibatan personel yang memiliki pengalaman di KPK diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal lembaganya.

“Keterlibatan personel KPK yang diperbantukan di BGN diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mencegah potensi penyimpangan,” kata Agustina melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Mungki Hadipratikno sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK. Kini, ia dipercaya mengemban jabatan sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.

Sementara itu, Haerudin yang sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, kini ditugaskan sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Agustina menegaskan, BGN akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan KPK. Evaluasi dan pembenahan sistem internal menjadi langkah penting untuk memastikan persoalan tata kelola yang pernah muncul tidak kembali terulang.

“Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti sambil terus membenahi dan menyusun tata kelola internal agar ke depan tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya. Hal yang paling utama adalah bagaimana program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh penerima manfaat,” ujarnya.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.

Menurut Agustina, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan program berskala nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum, memiliki sistem pengawasan yang kuat, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dengan penugasan dua mantan pegawai KPK tersebut, BGN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus memperkuat tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (**)

Komentar0

Type above and press Enter to search.