Gibran Sempat Berniat Mundur dari Jabatan Wapres, Prabowo Beri Nasihat.(dok, Sekretariat Negara)
GoSumatera.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama terkait persoalan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang turut menjadi sorotan menyusul keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk membenarkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo, dikutip Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak secara langsung menolak niat Gibran untuk mengundurkan diri. Namun, dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah masukan dan nasihat agar Gibran dapat menghadapi persoalan yang tengah berkembang secara bijaksana.
"Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-sarannya," ujar Prasetyo.
Setelah mendengarkan berbagai masukan dari Presiden, Gibran akhirnya menyampaikan keinginan untuk menempuh jalur hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo mengisyaratkan bahwa Gibran tetap akan menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden selama proses hukum tersebut berlangsung hingga ada keputusan pengadilan terkait persoalan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan jika memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara," kata politikus Partai Gerindra tersebut. (**)
Komentar0