Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Surat Diserahkan Langsung ke MPR.(dok, TVR Parlemen)
GoSumatera.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pihak MPR menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani usai menerima kedatangan Gibran di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ahmad Muzani.
Muzani menjelaskan, surat pengunduran diri tersebut tidak hanya disampaikan kepada MPR. Menurut keterangan Gibran, surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Gibran disebut meminta agar proses pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ungkap Muzani.
Pengunduran diri Gibran ini terjadi di tengah polemik mengenai keabsahan persyaratan pendidikan yang digunakannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Polemik tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pertimbangan putusannya, menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran dalam proses pengurusan surat keterangan penyetaraan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Meski MK tidak menerima gugatan yang diajukan, pertimbangan dalam putusan tersebut memicu berbagai reaksi publik. Sejumlah pihak kemudian mendesak Gibran mundur dari jabatannya, bahkan mendorong proses pemakzulan.
Desakan tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. Dalam putusannya, MA pada pokoknya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Sementara itu, DPR disebut telah memulai proses pemakzulan terhadap Gibran. Perkembangan ini membuat polemik mengenai posisi Wakil Presiden semakin menjadi sorotan publik.
Kini, surat pengunduran diri yang telah disampaikan kepada MPR menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. (**)
Komentar0