Enam Saksi Minta Perlindungan LPSK dalam Kasus yang Menyeret Eks Kapolri.(dok, ANTARA Foto/ Indrianto Eko Suwarso/Tom)
GoSumatera.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang bertambahnya jumlah saksi yang mendapatkan perlindungan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.
Ketua LPSK, Achmadi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Polri telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi. Permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan oleh LPSK.
"LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan seiring perkembangan proses hukum," kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Menurut Achmadi, proses penelaahan terhadap enam permohonan perlindungan tersebut telah berlangsung sejak 6 November 2026. Dalam prosesnya, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polri yang menangani perkara tersebut.
Pertimbangkan Tingkat Ancaman dan Kerentanan Saksi
Achmadi menjelaskan, penelaahan permohonan perlindungan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," ujar Achmadi.
Ia menambahkan, LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga akan mencermati seluruh aspek dalam setiap permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan saksi, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Sementara itu, dalam perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, penyidik Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN); Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); serta mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi (SU).
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena dikabarkan sedang sakit pascastroke.
Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli. Lima ahli tersebut terdiri dari tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.
Dijerat Sejumlah Pasal dengan Ancaman Hukuman Berlapis
Keempat tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait akses ilegal dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Para tersangka juga dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf c KUHP terkait penghapusan informasi elektronik, yang diancam pidana maksimal delapan tahun penjara.
Dengan masih berlangsungnya proses penyidikan dan penelaahan permohonan perlindungan saksi, perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut terus menjadi perhatian publik.(**)
Komentar0