Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Soroti Usulan BPBD Tipe C, Padahal Hasil Pemetaan Masuk Kategori Tipe A.(dok, Kominfo Bukittinggi)
GoSumatera.com - Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut setelah Wali Kota Bukittinggi menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan BPBD dalam rapat paripurna sehari sebelumnya.
Sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tahapan pembahasan dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut.
Ibra Yaser, yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai pembentukan BPBD merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman bencana.
Namun, Fraksi PKS meminta penjelasan pemerintah daerah terkait usulan pembentukan BPBD Tipe C. Pasalnya, berdasarkan hasil pemetaan, Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang masuk dalam kategori BPBD Tipe A.
Fraksi PKS juga meminta penjelasan mengenai kajian tipologi, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta proyeksi kebutuhan anggaran untuk menjamin keberlangsungan operasional BPBD.
"Kami mendorong penguatan mitigasi berbasis risiko melalui integrasi kajian risiko bencana dengan tata ruang, pengawasan bangunan rentan, serta penyediaan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di kawasan Ngarai Sianok," ungkap Ibra.
Selain itu, pihaknya menilai perlu adanya sistem komando lintas perangkat daerah, kesiapan personel selama 24 jam, penguatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Fraksi PKS juga mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan relawan.
Menurutnya, prosedur evakuasi harus memberikan prioritas perlindungan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.
Sementara itu, Shabirin Rachmat, yang mewakili Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan bahwa penataan kelembagaan penanggulangan bencana merupakan langkah mendasar untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Ia turut menyoroti hasil pemetaan kelembagaan BPBD Kota Bukittinggi yang memperoleh skor 480 dan masuk kriteria Tipe A, sedangkan Pemerintah Kota Bukittinggi justru mengusulkan pembentukan BPBD Tipe C.
Perbedaan antara hasil pemetaan dan usulan pemerintah daerah tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan agar pembentukan BPBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, serta tingkat kerawanan bencana di Kota Bukittinggi.
Penyampaian pemandangan umum enam fraksi ini menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Ranperda sebelum memasuki proses selanjutnya di DPRD Kota Bukittinggi. (**)
Komentar0