Bukittinggi Catat 97 Kejadian Bencana dalam Setahun, Ramlan Nurmatias Usulkan Pembentukan BPBD.(dok, Kominfo Bukittinggi)
GoSumatera.com - Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Usulan pembentukan BPBD tersebut dinilai penting sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Kota Bukittinggi, mengingat tingginya potensi serta frekuensi kejadian bencana yang terjadi di daerah tersebut.
Berdasarkan data sepanjang 2024, Kota Bukittinggi mencatat sebanyak 97 kejadian bencana. Rinciannya terdiri dari 46 kejadian banjir, 41 cuaca ekstrem, lima tanah longsor, tiga puting beliung, dan dua gempa bumi.
Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menghadirkan perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan penanggulangan bencana.
Pembentukan BPBD ini juga mengacu pada sejumlah landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Selain itu, usulan pembentukan BPBD telah memperoleh rekomendasi Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.
Ranperda tersebut juga telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 6 November 2026.
Dalam penjelasannya, Ramlan menyebutkan bahwa pembentukan BPBD dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi birokrasi, yakni miskin struktur tetapi kaya fungsi.
"Pengusulan BPBD sebagai SKPD Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan," ujar Ramlan.
Menurutnya, pertimbangan efisiensi menjadi hal penting dalam pembentukan organisasi perangkat daerah baru tersebut.
Saat ini, belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi masih berada di angka 43 persen. Karena itu, pembentukan BPBD harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar tidak menambah beban anggaran secara berlebihan.
Selain faktor anggaran, kondisi geografis dan demografis juga menjadi pertimbangan. Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah sekitar 24,173 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 143.595 jiwa.
Dengan kondisi tersebut, keberadaan BPBD diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, kesiapsiagaan, mitigasi, serta kecepatan respons dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Pemerintah Kota Bukittinggi berharap pembentukan BPBD dapat memperkuat pelayanan penanggulangan bencana, sekaligus memastikan alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan penanganan langsung di lapangan.(**)
Komentar0