Bareskrim Sita 322 Rekening Senilai Rp28 Miliar, Diduga Terkait TPPU Judi Online Server Finlandia-AS.(dok, humas Mabes Polri)
GoSumatera.com - Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita 322 rekening perbankan dengan total dana mencapai Rp28.010.228.458 atau sekitar Rp28 miliar.
Ratusan rekening tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari operasional situs judi online (judol) yang menggunakan server di Finlandia dan Amerika Serikat.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, mengatakan penyidik telah meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan serta melakukan pemblokiran terhadap 322 rekening yang diduga digunakan untuk menampung aliran dana perjudian online.
"Penyidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening perbankan sebanyak 322 rekening, dengan total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp28.010.228.458," kata Suhasto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula pada 2025. Saat itu, tim penyidik Subdirektorat IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan patroli siber dan menemukan sebuah situs judi online berinisial A.
Setelah menemukan situs tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dengan mendalami sistem pembayaran serta mekanisme penawaran permainan yang tersedia di dalamnya.
Dari hasil penelusuran, situs tersebut menyediakan sejumlah metode pembayaran, mulai dari Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), virtual account, transfer bank, uang elektronik (e-money), hingga transfer pulsa.
Sementara itu, jenis permainan yang ditawarkan cukup beragam, di antaranya hot game, live casino, balapan (race), togel, taruhan olahraga, crash game, arcade, poker, hingga promosi e-sport.
Suhasto mengungkapkan, sindikat tersebut diduga sengaja menggunakan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
Sindikat itu memanfaatkan lokasi server di luar yurisdiksi Indonesia guna mempersulit proses penelusuran aktivitas perjudian online yang dijalankan.
Dalam proses penyelidikan, Bareskrim Polri juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi situs tersebut.
Hasilnya, situs judi online itu diketahui telah diblokir di Indonesia. Namun, karena server berada di luar negeri, situs tersebut masih dapat diakses melalui penggunaan Virtual Private Network (VPN).
Lebih lanjut, penyidik bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi rekening-rekening yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan deposit para pemain.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sejumlah rekening perorangan diduga dibuat dengan menggunakan identitas orang lain. Pemilik identitas tersebut disebut menerima imbalan hingga ratusan ribu rupiah untuk setiap rekening yang digunakan.
"Penyidik kemudian bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online ini," ujar Suhasto.
Meski telah memblokir dan menyita dana dari ratusan rekening, hingga kini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidik masih mendalami pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online tersebut.
Suhasto menjelaskan, pemilik rekening akan diminta memberikan klarifikasi terkait keberadaan dan asal-usul dana di dalam rekening masing-masing.
Apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi, dana dalam rekening yang bersangkutan dapat diproses lebih lanjut. Khusus rekening yang menggunakan identitas nominee atau pihak yang hanya dipinjam namanya, dana yang tersimpan dapat disita dan ditempatkan dalam rekening penampungan untuk kepentingan penyidikan.
Langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal, yakni Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Atas dugaan tindak pidana tersebut, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. (**)
Komentar0