TUCoGUAlTSz7GSroTUrlBSAlGA==

16 Provinsi Umumkan UMP 2027, Bali Catat Kenaikan Tertinggi Rp1,35 Juta

16 Provinsi Umumkan UMP 2027, Bali Catat Kenaikan Tertinggi Rp1,35 Juta.(dok, freepik/skata)

GoSumatera.com - Sebanyak 16 pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Sementara itu, pemerintah daerah lainnya masih memiliki waktu untuk menyelesaikan penetapan upah minimum sesuai jadwal yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, batas akhir penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November 2026. Setelah itu, pemerintah daerah melanjutkan proses penetapan upah minimum sektoral provinsi hingga upah minimum kabupaten/kota.
Yassierli menjelaskan, setiap tahapan penetapan upah minimum memiliki tenggat waktu yang berbeda.

Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberikan waktu paling lambat lima hari setelah batas penetapan UMP. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026.

"Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten," kata Yassierli, dikutip Minggu (22/11/2026).

Berdasarkan jadwal tersebut, penetapan UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Adapun UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026, UMK pada 25 November 2026, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.

Berdasarkan penelusuran awak media, terdapat 16 pemerintah provinsi yang telah mengumumkan besaran UMP 2027.

Berikut daftar 16 provinsi beserta besaran UMP 2027 dan kenaikannya:

1. DKI Jakarta
UMP 2027: Rp6.136.941
Kenaikan: Rp407.065 (7,1 persen).

2. Nusa Tenggara Timur (NTT)
UMP 2027: Rp2.602.441
Kenaikan: Rp146.543 (5,97 persen).

3. Kalimantan Utara
UMP 2027: Rp4.027.901.

4. Sumatera Selatan
UMP 2027: Rp4.210.059
Kenaikan: Rp267.096 (6,77 persen).

5. Lampung
UMP 2027: Rp3.285.152,48
Kenaikan: Rp237.418,48 (7,79 persen).

6. Kepulauan Riau
UMP 2027: Rp4.229.356
Kenaikan: Rp349.836 (9,02 persen).

7. Banten
UMP 2027: Rp3.372.828,70
Kenaikan: Rp271.947,30 (8,77 persen).

8. Sulawesi Selatan
UMP 2027: Rp4.233.913,25
Kenaikan: Rp312.824,46 (7,98 persen).

9. DI Yogyakarta
UMP 2027: Rp2.725.000
Kenaikan: Rp307.505 (12,72 persen).

10. Nusa Tenggara Barat (NTB)
UMP 2027: Rp2.921.059
Kenaikan: Rp247.198 (9,245 persen).

11. Sumatera Utara
UMP 2027: Rp3.410.000
Kenaikan: Rp181.029 (5,61 persen).

12. Jawa Barat
UMP 2027: Rp3.000.000
Kenaikan: Rp682.399 (29,44 persen).

13. Jawa Tengah
UMP 2027: Rp2.655.454
Kenaikan: 14,10 persen.

14. Riau
UMP 2027: Rp4.031.142
Kenaikan: Rp250.646 (6,63 persen).

15. Sulawesi Utara
UMP 2027: Rp4.323.465
Kenaikan: Rp320.835.

16. Bali
UMP 2027: Rp4.559.287
Kenaikan: Rp1.351.828 (42,15 persen).

Dari daftar tersebut, Bali tercatat mengalami kenaikan UMP terbesar secara nominal, yakni Rp1.351.828 atau 42,15 persen. Sementara itu, DI Yogyakarta mencatat kenaikan sebesar 12,72 persen.

Kemnaker Sebarkan Data Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendukung proses penetapan upah minimum, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah.

Surat tersebut berisi data mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan penetapan upah minimum.

"Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan," ujar Yassierli.

Menurutnya, data dan panduan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membahas penetapan upah minimum sektoral sekaligus memperkirakan besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

Kemnaker juga telah menyampaikan berbagai bahan pendukung kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membahas dan menyelesaikan seluruh tahapan penetapan upah minimum sesuai tenggat waktu.

"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu," katanya.

Pemerintah berharap seluruh rangkaian penetapan upah minimum 2027, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penetapan tersebut nantinya menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan standar upah minimum bagi pekerja dan buruh di seluruh Indonesia pada 2027. (**)

Komentar0

Type above and press Enter to search.