KPK Periksa Bupati Klaten Usai OTT, Uang Tunai Sekitar Rp1 Miliar Disita.(dok, ist)
GoSumatera.com - Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (16/10/2026) pagi. Ia tiba setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama sejumlah pihak dalam operasi yang digelar KPK di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sehari sebelumnya.
Berdasarkan pantauan awak media, Hamenang tiba di Gedung KPK sekitar pukul 06.58 WIB. Ia terlihat mengenakan jaket dan topi berwarna hitam serta kacamata.
Selain membawa sejumlah pihak yang terjaring OTT, petugas KPK juga terlihat mengamankan sebuah tong berwarna biru yang diduga digunakan untuk menyimpan uang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa tong tersebut merupakan barang bukti yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan itu.
"Teman-teman juga melihat ada tong atau ember yang kemudian juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Bahwa ember atau tong tersebut diduga yang digunakan bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," kata Budi.
Budi menjelaskan, sebanyak sembilan orang yang dibawa dari Klaten bersama Hamenang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
Dengan demikian, total terdapat 10 orang yang sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK pada Jumat pagi.
Salah satu pihak yang turut diamankan adalah Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.
Diduga Terkait Pengurusan Audit
Operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Kamis (15/10/2026) tersebut menjaring total 20 orang. Sebanyak 19 orang diamankan di wilayah Klaten, termasuk Bupati Hamenang, sedangkan satu orang lainnya diamankan di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya mengungkapkan bahwa dua orang yang diamankan dalam operasi tersebut berasal dari lingkungan aparatur sipil negara (ASN) BPK. Salah satunya merupakan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah.
"Jadi pihak-pihak dari ASN BPK ada dua orang. Benar salah satunya adalah Kepala Perwakilan Jawa Tengah," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (15/10/2026).
KPK menduga operasi tersebut berkaitan dengan pemberian uang kepada pihak BPK untuk pengurusan audit. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK belum merinci jenis audit yang dimaksud.
"Nanti kami akan dalami dalam permintaan keterangan awal di pemeriksaan beberapa pihak," kata Budi.
Selain dugaan pemberian uang kepada pihak BPK, KPK juga menemukan indikasi penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam operasi tersebut, tim KPK turut menyita uang tunai yang berdasarkan penghitungan awal diperkirakan mencapai Rp1 miliar.
KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih dalam proses pendalaman oleh KPK.
(**)
Komentar0