Kapolri Resmi Larang Penggunaan Vape di Lingkungan Polri

Kapolri Resmi Larang Penggunaan Vape di Lingkungan Polri

GoSumatera.com – Risiko dan bahaya penggunaan rokok elektrik atau vape sudah sepatutnya menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. 

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut gaya hidup atau pilihan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, perlindungan generasi muda, hingga potensi penyalahgunaan narkotika melalui cairan rokok elektrik.

Kebijakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polri menggunakan vape patut mendapat perhatian luas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Larangan itu berlaku di seluruh jajaran kepolisian, baik di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan. Bahkan, pengunjung yang berada di lingkungan kantor kepolisian juga tidak diperkenankan menggunakan vape.

Salah satu pertimbangan penting di balik kebijakan tersebut adalah berkembangnya modus peredaran narkotika cair yang disamarkan melalui cartridge atau cairan vape. 

Perangkat rokok elektrik berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun penyamaran zat terlarang, sehingga membutuhkan pengawasan serius dari aparat penegak hukum.

Namun, persoalan vape tidak boleh hanya dilihat dari sisi ancaman penyalahgunaan narkotika. Aspek kesehatan juga harus menjadi perhatian utama. Cairan vape dapat mengandung nikotin dan berbagai zat kimia yang berisiko menimbulkan ketergantungan serta berdampak buruk terhadap kesehatan, termasuk sistem pernapasan dan kardiovaskular.

Artinya, persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar larangan menggunakan rokok elektrik di lingkungan institusi tertentu. Ada persoalan kesehatan publik, pengawasan produk, perlindungan anak dan remaja, serta penegakan hukum yang membutuhkan perhatian bersama.

Jika ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat telah menjadi perhatian negara, mengapa perlindungan terhadap masyarakat luas tidak diperkuat secara lebih menyeluruh?

Tentu, kebijakan internal Polri memiliki ruang lingkup dan dasar kedisiplinan tersendiri. Namun, ancaman kesehatan dan penyalahgunaan narkotika tidak mengenal batas institusi, profesi, ataupun status sosial. 

Masyarakat umum, terutama anak-anak dan generasi muda, juga berhak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Jangan sampai pengawasan berlangsung ketat di lingkungan institusi negara, sementara peredaran produk vape yang tidak memenuhi ketentuan, penyalahgunaan cairan rokok elektrik, serta akses anak dan remaja terhadap produk tersebut luput dari perhatian.

Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, memperkuat pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan pemasaran rokok elektrik, serta memastikan pembatasan akses bagi anak dan remaja berjalan efektif. 

Penindakan tegas juga harus diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan perangkat vape sebagai sarana peredaran atau konsumsi narkotika.

Di samping itu, edukasi mengenai risiko kesehatan penggunaan vape perlu diperluas. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dan mudah dipahami agar tidak terjebak dalam anggapan bahwa rokok elektrik sepenuhnya aman hanya karena berbeda dari rokok konvensional.

Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan imbauan. Diperlukan pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang tegas, serta koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Meski demikian, setiap kebijakan pembatasan harus tetap didasarkan pada kajian ilmiah, mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat, serta menjamin kepastian hukum. 

Tujuannya bukan semata-mata membatasi pilihan individu, melainkan mencegah risiko yang lebih besar dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

Kita tentu tidak ingin generasi penerus bangsa tumbuh dalam lingkungan yang semakin akrab dengan ketergantungan nikotin maupun ancaman penyalahgunaan narkotika. 

Masa depan Indonesia membutuhkan generasi yang sehat, produktif, dan memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan serta menjauhi zat-zat berbahaya.

Karena itu, kebijakan Kapolri mengenai larangan vape di lingkungan Polri semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama.

 Langkah tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi evaluasi yang lebih luas mengenai efektivitas pengawasan, edukasi kesehatan, dan perlindungan masyarakat dari risiko penggunaan serta penyalahgunaan rokok elektrik.

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, sudah saatnya seluruh elemen bangsa bersatu menghadapi persoalan ini. Melindungi masyarakat bukan hanya tugas Polri, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat.

Negara tidak boleh lengah menghadapi tren yang berpotensi membawa dampak serius bagi kesehatan dan masa depan generasi muda. Perlindungan masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten.

Jangan menunggu sampai dampaknya semakin luas. Mencegah jauh lebih baik daripada menyesal ketika generasi penerus bangsa menjadi korban. (**)