Rasio 40,75% PDB, Utang Pemerintah Tembus Rp 9.920 T per Akhir Maret 2026.(dok, ilustrasi pegadaian)
GoSumatera.com - Utang pemerintah sudah nyaris mendekati Rp 10.000 triliun. Hingga 31 Maret 2026, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah sudah mencapai Rp 9.920,42 triliun.
Dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, dengan jumlah tersebut rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 40,75 persen.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPR dalam laman tersebut, Minggu (10/5).
Terkait komposisi, jumlah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Total utang dari SBN adalah Rp 8.652,89 triliun. Sedangkan total utang yang berasal dari pinjaman sudah mencapai Rp 1.267,52 triliun.
“Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen,” lanjut keterangan laman itu.
Meski demikian, total utang pemerintah tersebut masih berada di bawah aturan yang berlaku mengenai batas rasio utang terhadap PDB. Saat ini, hal itu diatur dalam UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam aturan tersebut, rasio utang pemerintah maksimal adalah 60 persen dari PDB.
Terkait SBN, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut ia akan meluncurkan Bond Stabilization Fund (BSF) sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara.
Kebijakan ini disebut akan mulai dijalankan dalam waktu dekat, seiring dengan meningkatnya tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini diambil di tengah tren kenaikan yield obligasi pemerintah sejak awal tahun.
Purbaya menilai lonjakan yield yang cukup cepat dapat berdampak pada harga obligasi yang menurun, sehingga berpotensi memicu tekanan di pasar, terutama dari investor asing, ungkapnya.(**)
Komentar0