(Paulhendri/Wartawan)
GoSumatera -- Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian terhimpit, Pemerintah Kota Padang Panjang mengambil keputusan yang sulit dipahami, memilih memprioritaskan pembangunan sebuah Convention Hall, sementara puluhan warga dari kelompok R4 tukang sapu, cleaning service, guru honorer, dan pekerja lapangan tetap dibiarkan tanpa pekerjaan.
Padahal, aturan Menpan RB Nomor 15 dan 16 Tahun 2025 diperkuat Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 yang mengatur tentang R4, secara jelas memberi peluang untuk mempekerjakan kembali mereka sebagai PPPK paruh waktu. Tidak ada larangan, tidak ada hambatan hukum. Yang ada hanyalah kemauan politik dan panggilan nurani.
Sayangnya, yang terakhir ini tampaknya absen dari ruang-ruang rapat kerja antara DPRD dan Pemko Padang Panjang yang dinahkodai Hendri Arnis sebagai Walikota. Senin Sore Menjelang magrib dalam satu sikap Pengambilan keputusan tentang nasib PPPK R4 yang dirumahkan sejak 1 Agustus 2025 kemarin ,dan R3 yang juga belum jelas posisinya
Kita tahu, sebuah gedung megah bisa berdiri tegak, mengundang decak kagum tamu luar kota. Tapi apa artinya kemegahan itu jika di kaki gedung tersebut ada rakyat yang perutnya lapar dan anak-anaknya tertahan pendidikannya karena orang tua mereka tak lagi punya penghasilan? Karena dirumahkan diatas keinginan penguasa yang akan membangun gedung megah .
Pembangunan fisik memang penting. Namun, pembangunan manusia , terutama menjaga agar rakyat tak kehilangan martabat akibat kehilangan pekerjaan seharusnya jauh lebih prioritas. Convention Hall bisa menunggu. Dapur rakyat tidak ,perut kosong anak anak kelaparan tanpa gizi tentu tidak
Pepatah Minang mengingatkan kita wahai penguasa: Bajalan ka hilia, tengoklah ka mudiak, lahia baragiah, batin pun harus basamo, Saat melangkah jauh, jangan lupa asal dan yang tertinggal di belakang.
Hari ini, yang tertinggal itu bukanlah sekadar warga R4. Yang tertinggal adalah nurani.(PH)
Komentar0