Dibantu 123 Pakar, Menbud Fadli Zon Rilis 5 Jilid Buku Sejarah RI.(dok, Kemenbud)
GoSumatera.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengumumkan peluncuran lima jilid pertama seri buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Dalam penyusunannya, kata Fadli, pemerintah melibatkan sedikitnya 123 pakar untuk menjamin kredibilitas isi buku sejarah tersebut.
Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan hanya bertindak sebagai fasilitator, sementara substansi dan penulisan sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan dan akademisi.
“Sekali lagi saya garis bawahi bahwa Kementerian Kebudayaan dalam hal ini memfasilitasi para sejarawan untuk menulis sejarah. Karena tidak ada yang lebih ahli menulis sejarah ketimbang sejarawan,” ujar Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Tim penyusun buku tersebut terdiri atas akademisi, arkeolog, filolog, sosiolog, hingga antropolog dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi.
.Fadli menilai kredibilitas karya tersebut terjaga karena ditulis langsung oleh pakar dan guru besar yang memiliki keahlian spesifik pada tiap periodisasi sejarah. Selain itu, buku tersebut memuat pemutakhiran data serta temuan historiografi terbaru.
“Jadi, soal kredibilitas, ya yang menulis adalah sejarawan yang sekarang ini merekalah yang paling ahli di bidangnya,” jelas Fadli.
“Kalau ada yang lebih ahli lagi, ya mungkin bisa mengkritisi. Ini kan sudah guru-guru besar kebanyakan,” tuturnya.
Peluncuran tersebut merupakan bagian awal dari rangkaian seri yang dirancang sebanyak 10 jilid utama dan satu jilid faktaneka.
Fadli mengatakan seluruh jilid buku Sejarah Indonesia tersebut juga disediakan dalam bentuk digital yang dapat diakses secara daring oleh pelajar, mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.
“Setelah ini harus di-breakdown, harus ditulis per segmen. Nanti yang akan kita lakukan [penulisan sejarah] tahun '45-'50, sejarah Majapahit, Samudera Pasai, Sriwijaya, Pajajaran, dan juga sejarah lainnya,” kata Fadli.
Fadli Zon Sebut Buku Sejarah Indonesia Bebas Intervensi Presiden
Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menegaskan, proyek penulisan dan penyusunan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global berjalan independen tanpa intervensi pihak manapun, termasuk Presiden.
Fadli Zon menyatakan, pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, hanya menjalankan fungsi fasilitator bagi para akademisi dan sejarawan yang memegang kendali penuh atas substansi penulisan.
"Sama sekali tidak ada intervensi [dari Presiden]. Harus begini, harus begitu, tidak ada. Makanya kita berikan penulisan ini kepada ahlinya," ujar Fadli Zon saat konferensi pers seusai acara peluncuran buku di Jakarta, Senin.
Penyusunan karya ini melibatkan 123 penulis yang terdiri atas akademisi, sejarawan, arkeolog, filolog, hingga peneliti dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi.
Beberapa tim editor umum yang mengawal proyek ini antara lain Susanto Zuhdi (Universitas Indonesia), Singgih Tri Sulistiyono (Universitas Diponegoro), dan Jajat Burhanudin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Fadil menuturkan, langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan pemutakhiran narasi sejarah nasional yang sudah berlangsung cukup lama.
Merespons potensi pandangan miring masyarakat terkait narasi sejarah bentukan pemerintah, politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa buku ini dihadirkan dengan sudut pandang Indonesia-sentris, bukan perspektif kolonial.
"Jadi kalau kita bilang propaganda, ya propaganda dari sisi bagaimana kita menuliskan sejarah kita sebagai negara yang sudah merdeka. Yang berbeda tentu dengan apa yang ditulis oleh bangsa-bangsa penjajah yang pernah menjajah kita," lanjutnya.
Sementara iru, dalam rangka memperluas akses pengetahuan masyarakat, seluruh jilid buku ini juga disediakan dalam format digital yang dapat diakses dan diunduh secara gratis oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, hingga peneliti luas melalui platform resmi pustakabudaya.id.
Terkait transparansi penggunaan anggaran proyek penulisan buku ini, Fadli menyebut alokasi dana telah dibuka sejak tahun sebelumnya dan dipertanggungjawabkan secara terbuka di DPR RI.
"Mengenai anggaran, saya kira waktu itu sudah disampaikan. Dari tahun lalu anggaran itu transparan. Kalau tidak salah Rp9 miliar ya, dan sudah dipertanggungjawabkan," jelasnya.(**)
Komentar0