Ribuan Guru dari 151 Sekolah Mogok Mengajar Gara -gara TPP Dipotong.(dok, fb)
KUTAI BARAT, GoSumatera – Dunia pendidikan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, tengah menghadapi situasi rumit dan pelik. Ribuan guru di 151 sekolah dasar dan menengah negeri melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan penghasilan yang dinilai tidak adil.
Hingga Kamis (18/09/2025), aktivitas belajar mengajar di berbagai sekolah masih terhenti.
Pantauan wartawan di lapangan menampilkan suasana yang tidak biasa.
Sejumlah sekolah di Kecamatan Barong Tongkok tampak sunyi, tanpa hiruk pikuk siswa maupun guru. Pintu masuk sekolah bahkan dipenuhi spanduk dan poster berisi protes, menandakan kekecewaan para tenaga pendidik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dilansir dari berbagai sumber, salah seorang Koordinator Lapangan Aksi, Theo Trinita, menyampaikan bahwa jumlah guru yang terlibat mencapai ribuan orang.
“Informasi yang kami terima, hingga pagi ini ada 151 SD dan SMP Negeri yang gurunya melakukan aksi mogok kerja,” ujarnya.
Theo Trinita menambahkan, saat ini ada 151 SD dan SMP. Kalau rata-rata satu sekolah itu lebih 10 orang. Jika dikalikan jumlah 2.000-an, ungkapnya.
Theo, yang sehari-harinya mengajar di SMP Negeri Eheng, menegaskan aksi ini bukan sekadar kesempurnaan, melainkan bentuk puncak dari kekecewaan yang panjang.
Menurutnya, guru merasa tidak diperlakukan setara dalam hal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). "Kami tidak meminta lebih, hanya ingin diperlakukan sama. Jangan ada perbedaan antara guru dengan ASN lain yang menduduki jabatan struktural," tukasnya.
Para guru menolak pemotongan TPP yang dilakukan pemerintah daerah. Pemotongan itu dianggap semakin menekan kondisi kesejahteraan mereka, padahal peran guru sangat penting dalam mencetak generasi penerus.
Aksi ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa ketidakpuasan para pendidik tidak bisa terus diabaikan. Dampak nyata dari aksi ini terlihat dari tidak berfungsinya proses belajar mengajar.
Dampaknya, ribuan siswa harus pulang lebih awal atau bahkan tidak masuk sekolah sama sekali. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.
Pemerintah daerah sebelumnya telah menerbitkan surat edaran yang berisi janji untuk mendukung aspirasi guru. Namun janji tersebut dianggap belum cukup jelas. Para pendidik menuntut kepastian, bukan sekedar kajian ulang yang berlarut-larut.
Bagi banyak guru, perjuangan ini bukan hanya soal angka dalam slip gaji, tetapi juga tentang pengakuan atas peran strategis mereka dalam pembangunan daerah. Tanpa kesejahteraan yang layak, motivasi dan kualitas pendidikan akan tergerus.
Jika aksi ini tidak segera mendapatkan solusi, maka dampaknya bisa lebih luas, tidak hanya pada dunia pendidikan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Guru-guru di Kutai Barat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar kepercayaan dan semangat mengajar dapat kembali pulih seperti biasanya.(**)
Komentar0