Padang Panjang, GoSumatera.com – Komisi II DPRD Kota Padang Panjang mengadakan rapat kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM (DisperdakopUKM), serta Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom, dan dihadiri oleh Ketua H. Yandra Yane, SE., serta sejumlah anggota lainnya. Bertempat di gedung DPRD setempat, 15 Oktober 2024.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan merencanakan program unggulan tahun 2025 yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang.
Rapat dengan Dinas Perhubungan
Dalam diskusinya dengan Dinas Perhubungan, Komisi II menekankan pentingnya perhatian terhadap masalah parkir liar di sepanjang jalan dari simpang PDAM menuju RS Yarsi, yang dinilai mengganggu lalu lintas. Komisi juga meminta rekayasa lalu lintas melalui simpang Padang untuk memfasilitasi pengendara yang ingin melewati pusat kota. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung di pasar kuliner dan Pasar Pusat.
Selain itu, terdapat pembahasan mengenai kebutuhan lampu jalan serta persiapan terminal mikrolet sebagai lahan parkir alternatif jika Pasar Kuliner dipindahkan.
Diskusi dengan Dinas PerdakopUKM
Selanjutnya, Komisi II membahas dengan DisperdakopUKM tentang program-program yang dapat mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sini, Komisi II mendorong kolaborasi antara Dinas PerdakopUKM dan Dinas Pariwisata untuk menyelenggarakan event yang dapat membantu UMKM di Padang Panjang. Evaluasi juga dilakukan terhadap program-program Dinas PerdakopUKM, termasuk Galeri UMKM, pengolahan kulit, pengelolaan Pasar Busur, dan perkembangan rencana pemindahan Pasar Kuliner.
Komisi II memberikan perhatian khusus pada pengelolaan pasar pusat, dengan menyoroti isu pedagang yang menggunakan trotoar dan perlunya perbaikan fasilitas WC di blok B dan C. Dinas PerdakopUKM diminta untuk meningkatkan pengelolaan Pasar Pusat, baik dari segi daya beli masyarakat, kenyamanan fasilitas, maupun ketertiban pasar melalui program kerja selanjutnya yang melibatkan OPD terkait.
Rencana Program Unggulan 2025
Dinas PerdakopUKM merencanakan bantuan sosial bagi sekitar 1.700 UMKM yang terdata pada tahun 2025 serta menawarkan pinjaman bunga rendah sebesar 3% sebagai dukungan bagi pelaku UMKM.
Pembahasan dengan Dinas Pangan dan Pertanian
Dengan Dispangtan, Komisi II membahas berbagai program di bidang pertanian, termasuk peningkatan kualitas penyuluh pertanian melalui magang dan bimbingan teknis. Komisi II juga mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI), di mana saat ini benih ikan nila telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian untuk penyediaan bibit. Permintaan bibit ikan saat ini sangat tinggi, dan BBI juga berfungsi sebagai tempat pelatihan siswa dan mahasiswa.
Dispangtan juga mengungkapkan bahwa BBI mengalami dampak negatif akibat banjir bandang, yang menyebabkan masuknya air kotor. Hal ini mengakibatkan perlunya pembelian induk ikan baru untuk budi daya selanjutnya. Selain itu, Komisi II menyoroti potensi budi daya sapi perah dan kemungkinan menjadikan Kota Padang Panjang sebagai pusat pengembangan sapi perah di masa depan.
Melalui rapat ini, Komisi II berharap dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD serta memajukan sektor UMKM dan pertanian di Kota Padang Panjang. (p)
Komentar0