Kasus Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Yusril: Harus Ada Bukti Kuat.(tangkapan layar video konfrensi pers)
GoSumatera.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penerapan sangkaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto harus didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah menurut hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Yusril untuk menjelaskan perkembangan konstruksi hukum dalam perkara tersebut. Pasalnya, pada awal penanganan kasus, sangkaan yang dikenakan kepada para tersangka berkaitan dengan penyadapan ilegal dan pelanggaran
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam proses penyidikan, muncul dugaan keterkaitan dengan tindak pidana makar.
Menurut Yusril, aparat penegak hukum tidak dapat sembarangan menetapkan seseorang sebagai pelaku makar tanpa didukung fakta dan bukti konkret.
Dugaan tersebut harus melalui proses pemeriksaan serta pendalaman secara menyeluruh terhadap saksi maupun tersangka.
“Jadi untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Menetapkan orang tersangka enggak seperti orang ngomong di media sosial, ‘Pendapat saya itu makar.’ Penegakan hukum enggak bisa pakai pendapat. Kalau pakai pendapat, ‘Anda ini maling,’ terus ditangkap orang, berbahaya itu. Nah hukum itu harus ditegakkan dengan alat bukti, bukan dengan pendapat,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril juga menekankan pentingnya kecermatan dan kehati-hatian penyidik dalam menerapkan pasal pidana. Hal itu diperlukan agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan tersangka untuk menggugurkan status hukumnya melalui gugatan praperadilan.
Terkait konstruksi hukum dugaan makar, Yusril menjelaskan bahwa penerapan pasal tersebut merupakan hasil pendalaman dan penafsiran para ahli hukum pidana serta hukum tata negara.
Ia menilai, penyadapan terhadap seorang Presiden memiliki dimensi hukum yang berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat biasa. Sebab, Presiden bukan hanya individu, melainkan juga pemegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan yang memiliki mandat konstitusional.
“Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi, yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares.
Presiden itu bukan orang biasa, beliau Presiden. Melekat dengan jabatannya bukan yang disadapnya Pak Prabowo. Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu Presiden, dan melekat segala harkat, martabat, dan jabatan seorang Presiden,” papar Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyebut penyadapan terhadap Kepala Negara berpotensi membawa implikasi serius terhadap stabilitas dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya keterkaitan perbuatan tersebut dengan ketentuan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP.
“Karena itu penyadapan terhadap seorang Presiden tidak bisa dianggap sebagai satu penyadapan biasa. Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada Pasal 191 sampai Pasal 193 kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi yang membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah. Nah, itu kita belum tahu tentang itu karena masih dalam tahap penyidikan,” imbuhnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penentuan pasal yang akan diterapkan pada akhirnya menjadi kewenangan penyidik Bareskrim Polri berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, Bareskrim Polri disebut telah menahan empat perwira tinggi kepolisian, yakni mantan Kepala Staf Kepresidenan yang juga mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadiv Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution; Widyaiswara Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga memasukkan nomor target penyadapan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal, tanpa dilengkapi surat izin penyidik maupun laporan polisi.
Atas dugaan perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Saat ini, para tersangka disebut menjalani penahanan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.(**)
Komentar0