BUKITTINGGI, GoSumatera - Pemerintah Kota bersama DPRD Bukittinggi tandatangani nota persetujuan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 dan perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan-Anggota DPRD. Keduanya ditandatangani dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin 29 September 2025.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan, rangkaian proses penyusunan ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Piafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati melalui Nota Kesepakatan Bersama pada tanggal 13 Agustus 2025 lalu, antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.
“Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 ini, telah dihantarkan oleh wali kota pada tanggal 4 September 2025. Pembahasan Ranperda tersebut telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan TAPD serta perangkat daerah terkait. Hasil pembahasannya juga telah disetujui dalam rapat gabungan komisi dan Paripurna Internal 26 September 2025 dan pada hari ini kita tandatangani nota persetujuan bersama atas ranperda tersebut,” jelasnya.
Selanjutnya, hasil fasilitasi Gubernur terhadap ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi telah keluar tanggal 10 September 2025.
Berdasarkan surat Gubernur tersebut, Ranperda ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat Il dan untuk diparipurnakan.
“Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 ini merupakan inisiatif DPRD dan Pansus yang melakukan pembahasan Raperda tersebut juga telah melaporkan dalam rapat gabungan komisi dan disetujui dalam rapat paripurna internal pada tanggal 26 September 2025,” terangnya.
Juru bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, menjelaskan, hasil pembahasan APBD Perubahan 2025, pendapatan, semula dianggarkan Rp730,7 miliar, pada perubahan naik menjadi Rp750, 81 miliar lebih.
Belanja Daerah, semula dianggarkan Rp 737,9 miliar lebih, pada perubahan naik menjadi Rp783,9 miliar lebih. Dari anggaran itu, terdapat defisit sebesar Rp33,1 miliar lebih dan pembiayaan netto sebesar Rp33,1 miliar lebih.
Pendapat akhir Fraksi Gerindra, disampaikan, Zulkhairahmi, menyebutkan, perubahan APBD penting untuk kelanjutan pembangunan. Fraksi Gerindra apresiasi upaya pemerintah untuk optimalisasi penerima daerah. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat mengarahkan program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pendapat akhir Fraksi Nasdem, disampaikan, M. Taufik Tuanku Mudo, mengungkapkan, perubahan APBD bukan sekedar koreksi anggaran, tetapi juga berdampak langsung terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketika terjadi perubahan APBD, maka perlu dilakukan sinkronisasi ulang terhadap program prioritas, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun pembiayaan. Artinya, perubahan APBD harus tetap menjaga kesinambungan program agar tidak menimbulkan fragmentasi perencanaan. Oleh karena itu dalam melakukan perubahan APBD Pemerintah Kota Bukittinggi perlu mempertimbangkan kelanjutan program strategis.
Pendapat akhir Fraksi Karya Kebangsaan, dibacakan Jon Edwar, meminta evaluasi terhadap empat hal yang biasa terjadi dan menjadi penyebab permasalahan pada akhir tahun anggaran, seperti, menghapus penganggaran pekerjaan yang bersifat fisik, menghapus pekerjaan yang memerlukan proses tender, menghapus beberapa kegiatan yang regulasinya masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat dan menghapus beberapa kegiatan yang diyakini tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan SDM, sarana dan prasarana.
Fraksi Karya Kebangsaan juga menyampaikan beberapa catatan, diantaranya, penambahan anggaran pemeliharaan toilet Balaikota Bukittinggi dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah, dilaksanakan tanpa persetujuan DPRD karena terkait belanja modal.
Usulan penambahan anggaran outsourching yang seharusnya tidak mungkin diajukan karena termasuk dalam kegiatan alih daya yang seharusnya dikerjakan oleh ASN, kecuali tenaga kebersihan, keamanan dan sopir. Terhadap efisiensi anggaran, juga disampaikan, efisiensi tidak hanya dibatasi pada belanja perjalanan dinas dan tidak melaksanakan kegiatan yang tidak ada kolerasinya dengan Asta Cita Presiden.
Pendapat akhir Fraksi PPP- PAN, dibacakan Dede Suryadi Harahap, menyampaikan, apresiasi bahwa rancangan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2025 telah disusun dengan baik dan dengan regulasi baru.
Namun melihat prosentase belanja Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2025, untuk keperluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih cenderung tinggi dibandingkan dengan belanja yang langsung dianggarkan atau dirasakan oleh kebutuhan masyarakat.
Koordinasi dan sinergi antara Badan Keuangan Daerah dengan seluruh SKPD juga harus semakin ditingkatkan. Setiap SKPD penghasil retribusi atau pengelola aset harus memiliki target jelas, pelaporan transparan, dan komitmen kuat untuk berkontribusi terhadap PAD. Peningkatan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.(**)
Komentar0