JAKARTA, GoSumatera — Upaya mengoptimalkan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Padang Panjang, Wali Kota, Hendri Arnis lakukan kunjungan kerja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Kedatangan Wako Hendri disambut Kepala LKPP, Hendrar Prihadi yang juga merupakan rekan satu angkatan Hendri Arnis di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Keduanya tampak akrab membahas berbagai isu strategis seputar pengadaan, termasuk peningkatan efektivitas penggunaan sistem e-Katalog di daerah.
“Ini bukan hanya kunjungan kerja, tapi juga silaturahmi dua sahabat lama yang sama-sama punya komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujar Hendrar.
Pada pertemuan tersebut, Wako Hendri menyampaikan, Pemko tengah mendorong percepatan pembangunan, mengadopsi sistem pengadaan berbasis digital yang lebih transparan dan efisien. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan e-Katalog sektor konstruksi.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak langsung untuk masyarakat. Melalui e-Katalog, proses pengadaan bisa lebih cepat, lebih hemat biaya administrasi, dan yang terpenting, lebih minim celah penyimpangan,” tegas Wako Hendri.
Penggunaan e-Katalog konstruksi, lanjutnya, juga dinilai sangat strategis lantaran memungkinkan pengadaan dilakukan secara langsung tanpa harus melalui proses tender yang panjang. Hal ini mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan, sekaligus menghindari hambatan teknis dan birokrasi yang berbelit.
Tak hanya itu, sistem ini juga membantu menghindari risiko dari penawaran rekanan yang terlalu rendah —lebih dari 20% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)— yang berpotensi menyebabkan mutu pekerjaan rendah atau terhentinya kegiatan proyek secara prematur.
Hendri berharap lewat dukungan langsung dari LKPP, proses pengadaan terutama di sektor infrastruktur dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Hendrar Prihadi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wako Hendri yang dinilai visioner dan progresif mengimplementasikan sistem pengadaan yang bersih dan terpercaya.
“Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. e-Katalog bukan hanya soal percepatan, tapi juga soal membangun budaya pengadaan yang akuntabel dan bebas dari intervensi,” ujarnya. (harris)
